Mobitekno – Baru-baru ini, sebuah laporan dari Tech Transparency Project (TTP) telah menyoroti kontroversi yang melibatkan X (Twitter). Laporan ini menyebutkan bahwa perusahaan tersebut telah memungkinkan lusinan individu dan kelompok yang terkena sanksi dari AS untuk membayar layanan premiumnya. Laporan tersebut menimbulkan pertanyaan serius: apakah X telah melanggar sanksi AS.
Menurut laporan tersebut, terdapat 28 akun terverifikasi yang dimiliki oleh individu dan kelompok yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional oleh pemerintah AS. Kelompok ini termasuk pemimpin Hizbullah, akun yang terkait dengan Houthi di Yaman, dan akun media yang dikelola pemerintah dari Iran dan Rusia.
Bahkan lebih mengejutkan, dari 28 akun tersebut, 18 di antaranya telah diverifikasi setelah X mulai mengenakan biaya verifikasi pada musim semi tahun lalu.
“Fakta bahwa X mengharuskan pengguna membayar biaya bulanan atau tahunan untuk layanan premiumnya menimbulkan dugaan bahwa X terlibat dalam transaksi keuangan dengan akun-akun ini, yang merupakan pelanggaran potensial terhadap sanksi AS,” tulis laporan itu dikutip Mobitekno dari Engadget, Kamis (15/2).
Sebagaimana disebutkan dalam laporan TTP, kebijakan X sendiri menyatakan bahwa individu yang terkena sanksi dilarang membayar layanan premium. Bahkan, beberapa akun yang diidentifikasi oleh TTP juga memiliki iklan di balasannya, yang meningkatkan kemungkinan bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dari program bagi hasil X.
Perubahan kebijakan verifikasi Twitter juga menjadi sorotan penting dalam konteks ini. Setelah Elon Musk mengambil alih perusahaan tersebut, Twitter kini memperbolehkan siapa pun yang berlangganan X Premium untuk mendapatkan tanda centang biru. Namun, kebijakan ini tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya.
X juga menawarkan tanda centang emas kepada pengiklan sebagai bagian dari tingkat “organisasi terverifikasi”, yang bisa mencapai harga hingga $200 per bulan. Namun, laporan TTP menemukan bahwa beberapa entitas yang terkena sanksi, seperti Press TV Iran dan Tinkoff Bank Rusia, telah menerima cek emas dari X.
X Belum Berikan Tanggapan Resmi
Meskipun X belum memberikan tanggapan resmi terhadap laporan TTP, tampaknya perusahaan telah mengambil tindakan dengan menghapus verifikasi dari beberapa akun yang disebutkan dalam laporan tersebut. Namun, masih ada pertanyaan besar tentang apakah X telah melanggar sanksi AS, dan pernyataan yang dibagikan oleh akun @Safety menunjukkan bahwa X sedang meninjau laporan tersebut dan akan mengambil tindakan jika diperlukan.
Kontroversi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perusahaan teknologi besar seperti X dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi internasional dan kebijakan yang ketat, sambil tetap mempertahankan layanan yang inovatif dan menguntungkan bagi pengguna mereka. Dengan masalah ini semakin diperdebatkan, kita akan melihat bagaimana X dan perusahaan sejenis menanggapi tantangan ini di masa mendatang.
Tags: Hezbollah, Houthi, Iran, kelompok teroris, Tech Transparency Project, Twitter, Verified, X
