Mobitekno – Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) bersama Chainalysis menyelenggarakan diskusi atau Focus Group Discussion (FGD) “At The Table: Blockchain & Crypto Roadmap 2023” belum lama ini (11/1/2023). Acara diikuti juga oleh pelaku industri exchange di Indonesia dan perwakilan instansi dan lembaga pemerintah, seperti Bappenas, KKP, LKPP, BRIN, dan POLRI, dan Kementrian Parekraf.
Setidaknya ada empat topik yang menjadi materi diskusi, yakni potensi implementasi blockchain, isu-isu yang terjadi seputar blockchain, tren pasar, dan regulasi di Indonesia.
Asih Karnengsih, ketua ABI menyatakan bahwa kegiatan diskusi ini bisa menjadi forum pertemuan antara pemerintah dan pelaku industri. Keempat topik diskusi diharapkan dapat menghasilkan Blockchain & Crypto Roadmap yang jelas di Indonesia.
Acara diskusi ini juga melibatkan perusahaan global Chainalysis yang menyediakan platform berbasis blockchain dalam menyediakan data, perangkat lunak, layanan, dan penelitian untuk lembaga pemerintah, bursa, lembaga keuangan, serta perusahaan asuransi dan keamanan siber di lebih dari 70 negara.
Beberapa poin penting salah satunya dari Andianto Haryoko, Perencana Ahli Madya – Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan TIK, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Ke depan blockchain dapat diadopsi dan dielaborasi dalam pengembangan smart city,” kata Andianto.
Nilam Amalia Pusparini, Koordinator Sistem dan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan keunggulan dari teknologi blockchain. Salah satunya dari sisi supply chain fishery.
“KKP memiliki rencana dalam pengadopsian blockchain, salah satunya untuk ketelusuran produk perikanan,” ujarnya.
Patria Susantosa, Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menyampaikan proses bisnis yang ada dapat ditransformasi menggunakan blockchain dan dapat disimplifikasikan Seperti rencana pengadopsian blockchain dari sisi data katalog elektronik (eKatalog).
“Dimulai dari produk pengadaan, pembelian, kontrak, pengiriman hingga pembayaran (atau bisa disebut sebagai proses transaksi) yang akan disimpan di dalam teknologi blockchain,” tegas Patria.
Diskusi berlanjut sampai ke pembahasan aset kripto yang merupakan produk teknologi blockchain dengan tingkat adopsi tertinggi di Indonesia. Merambah sisi keamanan aset kripto, Robertus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana, Kepala Subdirektorat 3 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bareskrim menyebut beberapa poin diantaranya regulasi dan sanksi.
“Kita harus menelaah lebih jauh mengenai ruang lingkup yang dapat diatur
dari sisi regulasi transaksi aset kripto. Kemudian, dari sisi sanksi harus ada pengaturan lebih lanjut dan harus dikategorikan, nantinya baik itu sebagai sanksi administrasi atau sanksi pidana,” terang Robertus.
Acara ditutup dengan keynote speech dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno secara virtual.
“Ekonomi Indonesia ke depannya tetap resilient, mengingat jumlah penduduk yang besar dan konsumtif tentunya membawa potensi bisnis online yang sangat menjanjikan. Industri kripto dan blockchain dapat menjadi bagian dari peluang dan potensi yang dapat dieksplorasi untuk masa depan,” ujar Sandiaga Uno.
