Mobitekno – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama perwakilan pemerintah, badan regulator, pelaku industri, akademisi serta pihak terkait lainnya mengelar acara spesial dengan dua agenda, yakni peluncuran “Indonesia Cybersecurity Industry Report” dan pembentukan dan Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIKSI) di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis lalu (17/10/2024).
Mengambil tema “Memperkuat Masa Depan Digital Indonesia di kawasan Kuningan”, laporan tersebut disebut Kadin memamparkan analisis mendalam terkait situasi dan kondisi industri siber terkini termasuk rekomendasi yang diberikan Kadin kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun ADIKSI yang dibentuk merupakan salah satu rekomendasi penting yang diberikan KADIN.
Sistem keamanan siber di Indonesia yang dianggap masih perlu ditingkatkan mengingat dapat berdampak luas ke berbagai industri. Ini karena hampir semua sektor, dari perbankan hingga pemerintahan, sangat bergantung pada sistem digital yang saling terhubung. Apabila satu sistem diretas, dampaknya bisa meluas ke sistem lainnya. Selain itu, serangan siber dapat menyebabkan kerugian finansial besar, merusak reputasi perusahaan, mengganggu operasional bisnis, dan bahkan mengancam keamanan nasional.
Kadin Indonesia: Pentingnya keamanan siber untuk kelancaran business process di Indonesia
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto, dalam sambutannya menjelaskan bagaimana transformasi digital telah menciptakan peluang sekaligus kerentanan di berbagai industri, seperti jasa keuangan, infrastruktur kritis (energi, gas, dan air), kesehatan, dan manufaktur.
Ketergantungan terhadap sistem digital juga membawa dampak ke berbagai institusi di Indonesia terhdap ancaman siber dan potensi kerugian yang terus meningkat setiap tahunnya. Data The Institute of Internal Auditors (IIA) mencatat kerugian akibat serangan siber di dunia pada 2023 mencapai USD 8 triliun.
“Sebagai perwakilan dunia usaha nasional, kami melihat kebutuhan yang tinggi untuk memastikan keamanan siber tidak mengganggu business process. Maka inisiatif hari ini penting untuk memperkuat keamanan siber nasional demi melindungi berbagai industri,” kata Firlie.
Menurutnya, perlindungan aset bisnis, serta berbagai jaringan penting dari ancaman siber kian menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Pertahanan siber harus diperkuat untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan infrastruktur vital negara, bisnis, dan masyarakat.
“Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 221 juta orang per tahun 2024, risiko dan eksposur terhadap serangan siber juga meningkat, dan kita perlu menyiapkan strategi pertahanan yang kuat. Kadin Indonesia menekankan perlunya peningkatan kapabilitas nasional dalam menanggapi insiden siber yang setiap tahun angkanya semakin mengkhawatirkan,” tambah Firlie Ganinduto.
Dalam kepengurusan baru nanti, Firlie mengungkapkan bahwa Kadin sedang menyusun kebijakan ekonomi 2024-2029 yang berbasis pada keamanan digital. Peluncurkan “Indonesia Cybersecurity Report, yang mencakup analisis terkait kondisi keamanan siber di Indonesia, termasuk di sektor finansial, kesehatan, dan manufaktur. Laporan ini akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan siber di Indonesia,” tambahnya.
Firlie berharap pemerintah selanjutnya akan mendukung kelanjutan upaya penguatan sektor keamanan siber ini. “Kami berharap dukungan dari pemerintah untuk memperkuat sektor industri keamanan siber, mengingat ini adalah kebutuhan yang mendesak,” tutupnya.
Dalam sambutannya, Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mengatakan bahwa pada tahun lalu (2023) ada lebih dari 403,9 juta anomali trafik yang bisa mengindikasikan potensi serangan siber di Indonesia. Tahun ini, Januari hingga Mei 2024 sudah ditemukan 74 juta anomali trafik, dan lebih dari 44 juta merupakan aktivitas malware (malicious software).
Sebagai informasi, malware mencakup virus, worm, trojan horse, spyware, adware, rootkit, keylogger, botnet hingga ransomware yang kerap ditemukan pada beberapa kasus kebocoran data di tanah air.
Indonesia Cybersecurity Industry Report dan rekomendasi pembentukan ADIKSI
Selain menyajikan analisis kondisi keamanan siber dan rekomendasi strategis untuk memperkuat pertahanan siber nasional di masa depan, “Indonesia Cybersecurity Industry Report” juga menyngung lanskap industri di tanah air, mengidentifikasi tantangan dan peluang spesifik sektor dalam melindungi infrastruktur kritis, dan menyimpulkan bahwa dampak finansial dan operasional dari serangan siber akan terus meningkat tanpa perbaikan berkelanjutan.
“Report ini menilai permukaan serangan dari berbagai industri, mengungkap kerentanan dan menekankan perlunya pembaruan keamanan yang tepat waktu dan pemantauan berkelanjutan,” tegas Firlie.
Salah satu rekomendasi penting laporan ini adalah pembentukan ADIKSI sebagai bagian dari strategi untuk memobilisasi peran sektor swasta dalam keamanan siber. ADIKSI akan menjadi wadah kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam upaya memperkuat perlindungan infrastruktur digital nasional.
“Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem cyber security yang tangguh, memperkuat sinergi, dan turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk pemerintahan yang akan datang,” tutur Firlie.
Harapan Firlie, peluncuran ADIKSI dan Indonesia Cybersecurity Report dapat menjadi langkah penting di awal untuk mendorong kolaborasi dan pengembangan industri keamanan siber di Indonesia. Termasuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk pemerintahan yang akan datang.
Bagi Slamet Aji Pamungkas, keberadaan ADIKSI sebagai pusat kolaborasi strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau pihak terkait penting untuk mendukung ekosistem keamanan digital yang lebih tangguh di Indonesia.
“BSSN mengapresiasi inisiatif Kadin Indonesia dalam membuat report dan membentuk ADIKSI. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem keamanan siber kita. ADIKSI diharapkan menjadi platform penting untuk berbagi pengetahuan, memperkuat koordinasi antara sektor industri dan pemerintah, serta meningkatkan respons terhadap ancaman siber yang semakin canggih,” pungkasnya.
Terkait dibentuknya ADIKSI, Dr. Pratama Dahlian Persadha yang juga hadir menyingung tantangan dalam koordinasi antara pelaku usaha dan pemerintah pada sektor keamanan siber di tanah air.
“Dengan adanya ADIKSI, diharapkan dapat mempermudah koordinasi antar pelaku industri keamanan siber dan pemerintah. Hal ini akan membuka peluang besar bagi dunia usaha, terutama di bidang keamanan siber dan digitalisasi,” tutup Pratama.
Tags: ADIKSI, asosiasi, Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia, Indonesia Cybersecurity Industry Report, Kadin, Kamar Dagang dan Industri, Keamanan, Laporan, siber