Mobitekno – Xiaomi, produsen smartphone/ponsel asal Tiongkok yang cukup mendominasi pangsa pasar ponsel India (sekitar 18%) mulai merasakan ‘tekanan’ yang dihadapinya dari pemerintah India dengan regulasi ketatnya terkait industri teknollogo termasuk ponsel.
Meningkatnya pengawasan pemerintah India terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok sering dikaitkan dengan ketegangan politik kedua negara kini mulai melebar ke investigasi keuangan dan masalah komponen. Ini membuat pemasok komponen ponsel mulai khawatir dan mulai mempertimbangkan bisnisnya di negara yang berencana mengganti namanya menjadi Bharat.
Keekhawatiran ini cukup menimbulkan masalah bagi produsen ponsel Mi dan Redmi tersebut. INi mengingat produksi ponselnya sangat bergantung pada berbagai komponen, baik lokal dan impor, yang sebagian besar berasal dari negara asalnya Tiongkok.
Bersitegang sejak awal 2022
Hubungan produsen ponsel berlogo warna oranye ini dengan pemerintah India mulai terganggu sejak awal tahun lalu. Tepatnya pada April 2022 lalu, otoritas di India telah mengeluarkan perintah penyitaan terhadap vendor smartphone asal Tiongkok tersebut. Perintah ini membuat aset Xiaomi senilai 682 juta dolar AS (sekitar Rp 10,4 triliun) dibekukan.
Penyelidikan pihak berwenang menemukan bahwa Xiamoi diduga melakukan pengiriman uang ilegal kepada entitas asing dengan kedok pembayaran royalti. Hal ini melanggar Undang-Undang valuta asing di India.
Pemerintah India juga menyita aset rekening bank dari Xiaomi Technology India Private Limited setelah menemukan perusahaan telah mengirimkan mata uang asing senilai 55,5 miliar rupee ke tiga (3) entitas berbasis asing, termasuk satu entitas grup Xiaomi.
Xiaomi sendiri menyayangkan tuduhan bahwa mereka mengirimkan uang ilegal dan menyatakan akan mematuhi semua regulasi secara penuh. Dugaan pelanggaran ini menjadi sorotan beberapa pihak karena Xiaomi adalah penjual ponsel terkemuka di India sejak beberapa tahun ini.
Surat terbuka Xiaomi untuk pemerintah India
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada pemerintah India dilansir dari Reuters, Xiaomi mengungkapkan keprihatinannya, menggambarkan gambaran pemasok yang gugup dan khawatir memasuki pasar India.
Kekhawatiran ini dapat mengganggu lini produksi Xiaomi, yang berpotensi menyebabkan penundaan, kekurangan, dan pada akhirnya, pelanggan tidak puas. Untuk mengatasi hal ini, Xiaomi mengusulkan langkah-langkah “membangun kepercayaan” seperti insentif manufaktur dan menurunkan tarif impor pada komponen tertentu.
Situasi ini bisa saja terjadi bukan hanya pada Xiaomi. Baik perusahaan Tiongkok dan India bisa saja menerima konsekuensi atas hubungan kompleks antara India dan Tiongkok, dua raksasa ekonomi yang menghadapi ketegangan politik dan persaingan kepentingan geopolitik.
Inisiatif “Make in India” yang dilakukan India, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, berpotensi menghadapi hambatan jika pemasok utama tetap ragu-ragu. Pasar ponsel pintar India, yang sudah menjadi salah satu pasar terbesar di dunia, dapat menghadapi kenaikan harga atau kelangkaan produk jika rantai pasokan terganggu.
Implikasinya sangat luas. Bukan hanya pangsa pasar Xiaomi yang dipertaruhkan, namun juga pertanyaan lebih luas mengenai globalisasi, ketegangan geopolitik, dan masa depan manufaktur itu sendiri.
Apa sebenarnya yang menjadi latarbelakang langkah ketat yang dilakukan oleh pemerintah India elakangan ini. Adakah motif dibalik semua langka tersebut? Pemerintah India membenarkan pengawasannya dengan mengutip kekhawatiran keamanan nasional dan tuduhan penyimpangan keuangan oleh beberapa perusahaan Tiongkok.
Namun, para pengamat juga ada yang berpendapat bahwa hal ini mungkin lebih bertujuan untuk mengekang persaingan dan mempromosikan pemain dalam negeri. Perspektif ini menimbulkan kekhawatiran mengenai proteksionisme, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi India dalam jangka panjang.
Kolaborasi vs Kesenjangan bisnis
Jadi, apa langkah ke depannya? Komunikasi terbuka dan kolaborasi tampaknya merupakan kuncinya. Pemerintah India perlu mengatasi permasalahan keamanan tanpa menimbulkan hambatan birokrasi yang tidak perlu sehingga menghambat investasi asing. Xiaomi, di sisi lain, perlu menunjukkan komitmen tulus terhadap kepatuhan dan transparansi.
Salah satu solusi potensial terletak pada pengembangan usaha patungan dan transfer teknologi antara perusahaan India dan Tiongkok. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan manufaktur India tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.
Selain itu, peraturan yang jelas dan konsisten akan memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan bagi investor dan dunia usaha, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi dan kolaboratif.
Beyond Xiaomi: Kepentingan nasional di tengah dampak globalisasi
Meskipun sorotan saat ini tertuju pada Xiaomi, situasi ini mempunyai implikasi yang lebih luas terhadap globalisasi itu sendiri. Tarian rumit antara kepentingan nasional dan keterhubungan global terlihat jelas. Menemukan cara untuk mengatasi masalah keamanan sambil mendorong perdagangan terbuka dan kolaborasi akan menjadi hal yang sangat penting bagi India dan Tiongkok, dan tentu saja, bagi perekonomian global secara keseluruhan.
Masa depan pasar ponsel pintar India, dan posisi Xiaomi di dalamnya, dianggap masih belum pasti. Langkah ke depan bergantung pada lanskap geopolitik yang kompleks di antara kedua negara, menemukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kolaborasi global, serta menumbuhkan kepercayaan dan transparansi.
Terkait masalah di India ini dapat dikatakan bahwa dampak atau konsekuensinya mungkin akan lebih meluas lagi. Masalah mungkin bukan hanya bagi perusahaan yang terlibat, tapi juga bagi masa depan adanya globalisasi itu sendiri.
Tags: India, Pasar Smartphone, perdagangan, Smartphone, Tiongkok, Xiaomi
