Mobitekno – Menkominfo Budi Arie Setiadi membahas upaya pecepatan penyelesaian pembahasan dokumen penggunaan slot orbit (filing) satelit maritim CAKRA-1 dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin dan Direktur Biro Radio Komunikasi ITU Mario Maniewicz.
Selain mendukung Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pemerataan akses telekomunikasi di seluruh Indonesia, satelit juga punya banyak manfaat lainnya. Salah satunya adalah berperan penting dalam memantau kondisi maritim Indonesia yang luas dan kompleks.
Satelit maritim CAKRA-1 dapat memantau pergerakan kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain untuk pemetaan dan pengelolaan sumber daya kelautan, Data satelit juga berguna untuk meningkatkan keamanan maritim, pemantauan cuaca dan pencemaran, pencegahan penangkapan ikan ilegal, dan melacak kapal yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal.
“Tentang concern Indonesia melakukan transformasi digital. Kita perlu mendapatkan dukungan dari lembaga internasional. ITU berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam melakukan transformasi digital,” ujarnya usai pertemuan bilateral dengan ITU di sela penyelenggaraan Mobile World Congress 2024 di Fira Gran Via, Barcelona, Spanyol, Rabu (28/02/2024).
Butuh dukungan ITU untuk filling satelit CAKRA-1
Menteri Budi Arie menyatakan salah satu bentuk dukungan yang diharapkan berupa pengajuan filling satelit CAKRA-1 yang akan digunakan untuk memantau kondisi maritim Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Indonesia meminta bantuan ITU untuk mempercepat proses evaluasi dan publikasi satelit CAKRA-1 tersebut, agar sesuai dengan jadwal peluncuran CAKRA-1 yang ditargetkan pada akhir Juni 2024,” ungkapnya.
Menurut Menkominfo, CAKRA-1 merupakan Satelit Low Earth Orbit (LEO) yang akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti nelayan dan perikanan. Menteri Budi Arie menekankan terobosan teknologi satelit perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional.
“Kita ini negara kepulauan, laut kita luas sehingga memang memerlukan sarana dan infrastruktur komunikasi berbasis satelit. Akan di-follow up lagi,” tandasnya.
Pembahasan mengenai filing satelit dengan ITU merupakan langkah administratif yang diperlukan sesuai dengan prosedur standar ITU agar satelit KKP bisa diluncurkan dan terproteksi. Kementerian Kominfo berupaya membantu peluncuran CAKRA-1 dijadwalkan pada 28 Juni 2024. Satelit CAKRA akan terdiri dari beberapa unit satelit dan secara teknis akan dibahas dalam pertemuan Kementerian Kominfo dengan ITU selanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen ITU Doreen Bogdan-Martin juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Telecommunication Development Conference (WTDC) Tahun 2025 yang akan dihadiri sekitar kurang lebih 1.200 orang.
“Termasuk juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah World Telecommunication Development Conference 2025. Nanti kita rapatkan dulu,” ujar Menkominfo Budi Arie Setiadi.
Alasan perlunya izin dari ITU
Indonesia perlu meminta izin penggunaan slot orbit satelit ke lembaga internasional ITU (International Telecommunication Union) karena beberapa alasan, diantaranya aturan regulasi internasional terkait frekuensi dan menghindari terjadinya interfrenesi.
Slot orbit satelit merujuk pada orbit geostasioner di mana satelit mengorbit Bumi dengan periode rotasi yang sama dengan periode rotasi Bumi. Satelit di orbit geostasioner tetap berada di atas lokasi yang sama di permukaan Bumi sepanjang waktu.
Sebagai salah satu badan di bawah PBB, ITU bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit di seluruh dunia. Dengan meminta izin dari ITU, Indonesia dapat memastikan bahwa penggunaan slot orbit satelit tidak akan mengganggu komunikasi satelit dari negara lain.
ITU juga harus memastikan bahwa penggunaan slot orbit satelit mematuhi standar internasional dan tidak menyebabkan interferensi dengan satelit lain. Dengan meminta izin dari ITU, Indonesia dapat memastikan bahwa satelit yang diluncurkan akan beroperasi dengan aman dan efisien.
Melalui kerjasama dengan ITU, Indonesia dapat berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas isu-isu terkait teknologi komunikasi dan informasi. Ini memungkinkan Indonesia untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan memperoleh dukungan dari negara-negara anggota ITU.
Izin ITU juga memberikan legalitas dan tanggung jawab resmi terkait penggunaan slot orbit satelit. Ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia mematuhi peraturan internasional dan memperlakukan penggunaan sumber daya orbit dengan bijaksana.
Tags: International Telecommunication Union, Kominfo, maritim, Menkominfo, Mobile World Congress 2024, MWC 2024, satelit, World Telecommunication Development Conference 2025, WTDC 2025