MOBITEKNO – Setelah hasil pemilihan umum presiden (pilpres) di Amerika Serikat berakhir, banyak pihak yang mulai mempertanyakan validitas berita, survei, atau analisis yang digulirkan berbagai di berbagai platform media, termasuk jejaring sosial (social networking). Tujuannya jelas untuk ‘memelintir’ atau mengarahkan persepsi warga AS untuk memilih salah satu kandidat presiden.
Mark Zuckerberg, CEO Facebook, mencoba memberikan pandangan tersendiri mengenai, baik platform social networking dan pilpres yang baru saja berlalu. Berkaitan mengenai berita yang beredar di platform Facebook, menurut Zuckerberg hanya sekitar satu persen dari berita yang ada beredar di platform tersebut yang bisa digolongkan berita palsu (fake news).
Pada statusnya di Facebook, Zuckerberg menyebutkan bahwa banyak orang bertanya, apakah berita palsu juga berkontribusi kepada hasil pilpres di AS dan menjadi tanggung jawab Facebook untuk mencegah beredarnya berita bohong tersebut.
Zuckerberg mengklaim bawah 99 persen konten yang ada di Facebook bukanlah kabar bohong, dan 1 persen dari kabar bohong, hoax, atau sejenisnya bukan terbatas pada berita politik saja. Jadi, Zuckerberg pun berkesimpulan bahwa tidak mungkin kabar bohong atau hoax bisa mempengaruhi hasil pilpres AS yang berakhir dengan terpilihnya Donald Trump menjadi presiden ke-45 AS.
Lebih lanjut Zuckerberg menyatakan bahwa Facebook akan terus berkomitmen menyediakan berita terpercaya dan meluncurkan fitur bagi komunitas untuk mengkategorikan (mem-flag) suatu berita tergolong hoax atau tidak di paltform social networking tersebut.
Ia juga mengklaim bawah bersama timnya berhasil meyakinkan dau juta warga untuk ikut serta dalam pilpres AS. Zuckerberg mengakui bahwa mengidentifikasi suatu "kebenaran" adalah suatu hal yang kompleks, tapi tim Facebook akan terus berusaha mengurangi tersebarnya berita bohong atau hoax di paltformnya.
Selain Facebook, layanan social networking lainnya, Twitter, juga dianggap 'penuh' dengan berbagai opini, 'curhat', atau menyebarkan informasi yang perlu dipertanyakan validitasnya. Seperti Facebook, pihak Twitter pun dituding belum melakukan usaha tindakan tegas dalam menyaring berita hoax yang beredar, terutama berkaitan dengan hal sensitif, seperti berita SARA dan politik.
