Mobitekno – TikTok telah menjadi aplikasi media sosial yang populer di banyak negara termasuk di Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Meski aplikasi TikTok teelah digunakan oleh lebih dari 170 juta pengguna di Amerika Serikat (AS), kini aplikasi berbagi video pendek tersebut menghadapi ancaman serius yang dapat mengakibatkan pelarangan total di negara tersebut.
Kehebohan seputar TikTok di AS dimulai sejak tahun 2018 ketika aplikasi tersebut kian populer di kalangan warganya. Sejumlah kekhawatiran diungkap oleh pemerintah AS, sehingga wacana pelarangan pun mulai dihembuskan. Adapun alasan utama di balik upaya pelarangan ini adalah keamanan data pengguna yang dapat diakses oleh pemerintah China.
Pemerintah AS telah melakukan penyelidikan mendalam dan pada akhirnya mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual sebagian besar sahamnya kepada perusahaan Amerika. Apabila tidak, TikTok akan dilarang beroperasi di AS. TikTok melakukan berbagai upaya untuk mencegah pelarangan, namun hingga saat ini situasi masih belum pasti dan terus menjadi sorotan dunia.
Latar belakang dan argumen pro-kontra
Pemerintah AS telah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan ByteDance untuk menjual aset TikTok di AS atau menghadapi larangan operasi. Undang-undang ini, yang didukung secara bipartisan, telah mendapatkan persetujuan dari pengadilan banding, dan kasus ini sedang dalam proses untuk ditinjau oleh Mahkamah Agung AS. Kekhawatiran utama adalah kontrol pemerintah Tiongkok atas data sensitif pengguna yang bisa digunakan untuk spionase atau operasi pengaruh.
Bagi para pendukung argumen pro larangan, TikTok dianggap bisa membawa risiko leamanan nasional. Banyak yang melihat bahwa kontrol China atas TikTok dapat menjadi ancaman serius, terutama dengan kekhawatiran bahwa data pengguna dapat disalahgunakan untuk tujuan politik atau spionase. Direktur FBI, Chris Wray, pernah menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di China diwajibkan untuk melakukan apa yang diinginkan pemerintah China dalam hal berbagi informasi.
Selain itu, larangan ini juga dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi privasi dan data pribadi warga AS dari akses yang tidak diinginkan di masa mendatang.
Meski ada risiko kemanan, ada pula pihak yang menganggap larang tidak diperlukan karena tidak sesuai dengan hak untuk kebebasan berbicara. TikTok telah menjadi platform penting bagi ekspresi kreatif dan komunikasi, terutama di kalangan anak muda. Pengacara TikTok berargumen bahwa larangan ini melanggar kebebasan berbicara yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Pelarangan TikTok juga dapat membawa dampak ekonomi. Banyak kreator konten dan bisnis kecil di AS yang bergantung pada TikTok untuk pendapatan dan visibilitas. Larangan ini dapat berdampak besar pada perekonomian digital, terutama bagi mereka yang telah membangun komunitas di platform ini.
Masa depan TikTok di AS dan dampak secara global
TikTok telah membawa kasus ini ke Mahkamah Agung AS dalam upaya terakhir untuk membatalkan keputusan larangan. Namun, tanda-tanda dari sidang sebelumnya menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mungkin akan cenderung mendukung pelarangan di AS, dengan alasan keamanan nasional dianggap lebih penting daripada hak kebebasan berbicara.
Dalam perkembangan terakhir setelah sidang di Mahkamah Agung AS belum lama ini, pihak pengadilan AS tampaknya melihat kendali atas aplikasi TikTok sebagai masalah utamanya. Terkait hal ini, seorang analis terkemuka mengatakan bahwa saat ini dunia sedang memasuki fase krusial karena hubungan AS-Tiongkok dalam beberapa aspek, termasuk teknologi semakin menunjukkan adanya pemisahanan atau ‘decoupling’.
Hakim tampaknya lebih menyukai argumen pemerintah bahwa kepemilikan aplikasi TikTok tersebut merupakan masalah keamanan nasional, bukan kebebasan berbicara. Seperti diketahui, Parlemen AS khawatir tentang pemerintah Tiongkok yang memiliki akses ke sejumlah besar data warga Amerika yang nantinya tersebut dapat digunakan untuk menyebarkan agenda pemerintahan Tiongkok.
Apabila larangan akhirnya diterapkan, ini akan menjadi kasus pertama di mana aplikasi media sosial besar di AS dihentikan operasi karena alasan keamanan nasional. Pada level global, ini bisa mempengaruhi bagaimana negara lain memandang dan mengatur aplikasi asing, terutama yang berasal dari Tiongkok. Di sisi lain, platform lain seperti Instagram dan YouTube mungkin mendapatkan lebih banyak pengguna, meskipun tidak ada yang dapat menyamai pengalaman unik yang ditawarkan TikTok.
Ancaman pelarangan TikTok di AS bisa dianggap sebagai adanya benturan antara kepentingan keamanan nasional dengan hak kebebasan berbicara serta inovasi digital. Apapun hasilnya nanti, keputusan ini akan memiliki implikasi luas bukan hanya untuk TikTok tetapi juga untuk lanskap teknologi dan media sosial secara global. Pengguna, kreator, dan bisnis harus siap untuk menanggapi perubahan ini, baik dengan mencari alternatif atau mengharapkan solusi diplomatik yang mungkin muncul dari tindakan hukum selanjutnya.
Tags: Amerika Serikat, Aplikasi, digital, Media Sosial, pelarangan, TikTok