Mobitekno – Transformasi digital di Asia Tenggara bukan hanya tantangan, melainkan juga peluang. Lewat pemanfaatan teknologi open source, sektor publik dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih inklusif, akuntabel, dan terbuka.
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, Asia Tenggara telah menetapkan diri sebagai pusat dinamis untuk ekonomi digital. Menurut laporan 2023 Google e-Conomy SEA, diperkirakan ekonomi digital di wilayah ini akan mencapai nilai US$295 miliar hingga akhir 2025.
Sementara itu, Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan Gross Merchandise Value (GMV) sebesar 22% YoY. Proyeksi ini menjadikan ekonomi digital Indonesia mencapai US$77 miliar pada tahun 2022 dan menuju US$130 miliar pada tahun 2025, terutama didorong oleh pertumbuhan e-commerce.
Pertumbuhan dan optimisme yang melonjak tidak hanya terbatas pada sektor swasta. Organisasi sektor publik di Asia Tenggara seharusnya tidak melewatkan tren positif ini. Dalam menghadapi harapan konsumen yang terus berkembang terhadap layanan digital, sektor publik harus menyamainya dengan mengadopsi teknologi modern dan efisien. Namun, realitas implementasi transformasi digital di sektor publik masih beragam di seluruh wilayah.
Data dari e-Government Development Index PBB mengindikasikan perbedaan tingkat kematangan infrastruktur digital antara negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Ini menunjukkan potensi kesenjangan yang dapat mengakibatkan inefisiensi, sistem tertinggal, dan hilangnya peluang untuk meningkatkan layanan.
Peran Vital Teknologi Open Source
Prem Pavan, VP for Southeast Asia and Korea, Red Hat, menjelaskan bahwa dalam menjalani transformasi digital yang penting ini, teknologi open source muncul sebagai katalis yang dapat mendukung pertumbuhan layanan publik dan membuatnya lebih inklusif.
“Teknologi open source menawarkan solusi hemat biaya, terutama ketika organisasi pemerintah dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Keberadaan komunitas open source memungkinkan adaptasi solusi yang dapat memenuhi kebutuhan khusus organisasi pemerintah,” papar Pavan.
Contoh nyata penggunaan teknologi open source terlihat dalam beberapa lembaga pemerintah di Asia Tenggara. Government Savings Bank Thailand, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Indonesia, dan PERKESO Malaysia adalah contoh bagaimana solusi open source, seperti Red Hat, telah membantu memodernisasi infrastruktur IT, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi redundansi.
Keamanan Siber sebagai Prioritas Utama
Kebangkitan ekonomi digital juga membawa risiko keamanan siber yang meningkat. Koleksi dan penyimpanan data yang signifikan oleh pemerintah membuat keamanan siber menjadi hal yang sangat krusial. Undang-undang privasi data yang diberlakukan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia, menunjukkan keseriusan dalam melindungi data masyarakat.
Teknologi open source memberikan dukungan kritis dalam menghadapi tantangan keamanan siber. Dengan memungkinkan pemerintah untuk memeriksa dan mengimplementasikan pembaruan keamanan, teknologi open source membawa fleksibilitas dan integrasi fitur-fitur keamanan terkini, seperti autentikasi multifaktor dan enkripsi.
Membangun Kelincahan dan Inovasi di Sektor Publik
Metodologi open source mendorong budaya kolaborasi dan inovasi, esensial untuk pengembangan sektor publik yang responsif. Dengan fokus pada kolaborasi, transparansi, dan pengembangan terbuka, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kelincahan.
“Kolaborasi antara Red Hat dengan badan R&D pemerintah Singapura menjadi contoh bagaimana berbagi pengetahuan dan metode kerja terbuka dapat menghasilkan inovasi yang lebih baik,” terang Pavan.
Terlebih lagi, open source sudah memainkan peran penting dalam respon Covid-19, demonstrasi yang kuat aplikasi praktis teknologi ini. Teknologi open source telah membantu membangun sistem pelayanan kesehatan yang tangguh, melacak penyebaran virus, dan memungkinkan kerja dan pembelajaran jarak jauh.
Implementasi enterprise open source di badan layanan kesehatan BPJS Kesehatan Indonesia dan Synapxe Singapore (sebelumnya IHiS) sebagai contoh, meningkatkan kegesitan dan responsivitas kedua organisasi, memungkinkan mereka untuk melayani jutaan masyarakat selama waktu respon kritis Covid dengan lebih baik.
Saat sektor publik Asia Tenggara menghadapi transformasi digital yang masif, penggunaan teknologi open source bukan hanya memungkinkan efisiensi biaya, tetapi juga mendukung interoperabilitas, meningkatkan transparansi, dan mempromosikan kolaborasi.
“Dalam merangkul metodologi open source, sektor publik dapat memperkuat inovasi dan memberikan layanan yang lebih responsif dan efisien kepada warga negara mereka,” pungkas Pavan.
Tags: Asia Tenggara, ekonomi digital, open source, Red Hat, sektor publik