Mobitekno – Informasi ‘miring’ dan kegaduhan yang ditimbulkan maraknya iklan politik di platform medsos (social media) membuat pihak pembuat platform medsos mulai berpikir ulang untuk menerima iklan dengan kepentingan politik di seluruh dunia. Salah satunya adalah microblogging dan jejaring sosial Twitter.
Twitter akan mulai menolak iklan politik di platformnya media sosial pada November 2019 ini. Aturan ini berlaku bkan hanya di nagara asalnya Amerika Serikat tapi juga di seluruh dunia.
Jack Dorsey, CEO Twitter, melalui akunnya @jack menyatakan (31/10/2019) bahwa Twitter telah membuat keputusan untuk menghentikan semua iklan politik di twitter secara global. Langkah itu merespons kekhawatiran banyak pihak atas beredarnya informasi yang tidak akurat dari beberapa para politisi di media sosial tersebut.
Melalui ciutannya, Jack menjelaskan bahwa dampak iklan di Internet sangat efektif dan berdampak besar. Namun hal tersebut juga membawa risiko besar terkaiat politik karena dapat mempengaruhi kehidupan jutaan orang.
Menurut Jack, peredaran informasi terjadi dengan peningkatan kecepatan, kecanggihan, dan skala yang luar biasa. Twitter sebagai bagian kecil dari ekosistem periklanan politik yang besar membutuhkan peraturan iklan politik yang lebih berpandangan ke depan.
https://twitter.com/jack/status/1189634377057067008
Langkah Twitter secara tidak memberikan tekanan kepada Facebook untuk lebih serius menangani iklan terkait politik. Misalnya dengan menerapkan pengecekan fakta kepada politisi yang menjalankan iklan dengan klaim terbantah.
Dorsey mengatakan, kebijakan baru itu akan diluncurkan bulan depan dan diberlakukan mulai 22 November. Mereka akan melarang iklan pada masalah politik serta dari calon.
Sebagai penutup, Jack Dorsey menyatakan bahwa larangan ini bukanlah tentang kebebasan berekspresi. Ini lebih ke bagaimana menghadapi suatu kepentingan tertentu menginginkan agar pandangan politiknya tersebar secara luar/masif (dengan dana iklan besar) yang membawa konsekuensi yang signifikan ke banyak orang.
Twitter mengangap infrastruktur demokratis saat ini mungkin belum siap untuk menanganinya situasi seperti ini. Jadi mereka lebih memilih untuk ‘melangkah mundur’ dengan larangan ini sebagai solusinya.
Tags: Jack Dorsey, media sosial. iklan politik, social media, Twitter