MOBITEKNO – Lain negara, lain pula respons pihak regulasinya. Apabila keberadaan Uber dan bisnis sejenis di Indonesia dan negara lainnya masih menjadi pro dan kontra, pemerintah Hungaria justru langsung membuat aturan hukum yang secara tidak langsung berdampak pada layanan Uber di negara dengan jumlah populasi sekitar 10 juta ini.
Apabila demo sopir taksi di beberapa negara masih belum berbuah hasil, para sopir taksi (pemilik usaha taksi) di Hungaria boleh berlega. Pasalnya, aturan baru ini memberi mandat badan komunikasi nasional di Hungaria (Hungarian national communications authority) untuk memblokir akses Internet layanan dari pihak yang dianggap sebagai "illegal dispatcher services”.
Berlakunya aturan ini pun langsung membawa dampak setelah layanan ride-sharing Uber mengumumkan akan menangguhkan operasinya di Hungaria. Menurut Uber, melalui Rob Khazzam, General Manager Uber untuk Eropa Tengah, aturan tersebut membuat layanan Uber di Hungaria tidak mungkin dioperasikan.
“Kami akan menangguhkan Uber X di kota Budapest, efektif mulai 24Juli. Sayangnya, mengingat perkembangan aturan yang berlangsung di Hongaria selama 18 bulan terakhir ini menyebabkan kami harus mengambil keputusan yang sulit ini," jelas Khazzam.
Aturan baru diberlakukan setelah para sopir taksi di Hungaria melakukan demo yang menuntut Uber dianggap sebagai layanan ilegal dan meminta pemerintah untuk memblokir aplikasi pemesanan online-nya.
Uber sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang beroperasi di Hungaria. Namun, penangguhan operasi oleh Uber hingga waktu yang belum bisa ditentukan ini merupakan respons Uber terhadap tidak adanya alternatif atau solusi lain yang diberikan oleh pemerintah Hungaria.
“Ini bukanlah sebuah larangan. Ini hanyalah penangguhan yang terpaksa dilakukan. Kami tidak punya pilihan lainnya dari otoritas Hungaria dalam menghadapi perkembangan selama ini,” kata Khazzam.
Tags: Hungaria, layanan ride-sharing, mobile application, online transportation network, uber
